Pemerintah daerah (Pemda) dituding
melakukan kejahatan sistematik karena mengoleksi ribuan honorer kategori
dua (K2). Ini bukan tanpa alasan, sebab hingga ini belum ada satupun
pemda yang berani mengajukan usulan pemberkasan NIP ke Badan Kepegawaian
Negara (BKN).
"Saat akan pelaksanaan tes honorer K2,
daerah ramai-ramai teriak kalau honorernya asli dan bukan bodong. Begitu
dites dan![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
↧
